SINGKAP NEWS | CIKARANG PUSAT – Gelombang ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memuncak. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Bupati Bekasi pada Kamis (02/04/2026), menuntut transparansi total terkait penggunaan dana anggaran daerah.
Aksi yang awalnya berlangsung damai sempat memanas. Massa yang terdiri dari tujuh organisasi besar—HMI, GMKI, GMNI, PMII, Hima Persis, IMM, dan LMND—memaksa masuk melewati gerbang komplek perkantoran Pemkab hingga berhasil menduduki teras Gedung Bupati.
Kritik Tajam: “Anggaran Besar, Masalah Tak Kelar”
Fokus utama kritik mahasiswa tertuju pada buruknya keterbukaan informasi publik mengenai alokasi anggaran. Perwakilan massa sekaligus Ketua HMI Cabang Bekasi, Adhil Laksono Murti, menegaskan bahwa aksi ini adalah akumulasi keresahan atas banyaknya persoalan yang “jalan di tempat” meski APBD Kabupaten Bekasi tergolong besar.
“Kami melakukan aksi ini berdasarkan keresahan dari berbagai persoalan yang hingga kini belum terselesaikan. Kami menuntut Plt Bupati dan jajarannya transparan dalam penggunaan dana anggaran!” tegas Adhil.
Daftar Rapor Merah Pemerintah Daerah
Dalam orasinya, mahasiswa membedah sejumlah kegagalan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, antara lain:
Infrastruktur & Layanan Dasar: Kerusakan jalan yang merajalela dan layanan kesehatan yang masih diskriminatif.
Pendidikan: Tidak adanya jaminan hak pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu.
Kesejahteraan Lokal: Minimnya jaminan lapangan kerja bagi warga asli Bekasi di tengah kawasan industri terbesar.
Korupsi & Tata Kelola: Tuntutan pemberantasan korupsi, evaluasi BUMD, hingga mosi tidak percaya terhadap KNPI.
Menduduki Kantor Bupati
Ketegasan mahasiswa ditunjukkan dengan sikap mereka yang menolak bubar hingga sore hari. Mereka mendesak agar Plt Bupati Bekasi, Sekda, dan Pimpinan DPRD turun langsung menemui massa di lapangan, bukan sekadar mengirim perwakilan.
“Jika mereka tidak menemui kami, kami akan tunggu di ruangannya sampai mereka datang,” ancam Adhil.
Hingga pukul 17.00 WIB, suasana di teras Gedung Bupati masih mencekam dengan penjagaan ketat Satpol PP dan Kepolisian. Meski Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustofa (Fraksi PKS), sempat menemui massa, mahasiswa tetap bersikeras meminta komitmen nyata dari eksekutif agar seluruh tuntutan mereka segera direalisasikan, bukan sekadar menjadi janji manis di atas kertas. (Tim)
