Foto : Danu Ubaidillah Jawara Jaga Kampung (JAJAKA)
SINGKAP NEWS – Pembangunan di wilayah Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, terlihat begitu pesat. Deretan perusahaan besar berdiri megah, kawasan properti tumbuh di mana-mana, dan geliat ekonomi tampak dari luar begitu menjanjikan.
Begitu banyaknya perusahaan-perusahaan berdiri dari mulai pengembang properti hingga perusahaan BUMN, ladang pertanian sawah habis tergusur menjadi tembok perumahan megah milik pengembang properti.
Namun, di balik semua itu, masih ada warga kami yang luput dari perhatian—tinggal di rumah yang tidak layak huni, hidup dalam kondisi serba kekurangan.
Sebagai Ketua Jawara Jaga Kampung (Jajaka) Desa Kedung Jaya, Babelan Bekasi, yang saat ini dinaikan jabatan ke Jajaka Pusat, saya merasa prihatin dan sekaligus kecewa. Di tengah arus investasi dan keuntungan besar yang mengalir di wilayah ini, kehadiran negara justru tidak terasa bagi sebagian masyarakat kecil.
Ada warga yang tinggal di rumah semi permanen, atap bocor, lantai tanah, tanpa akses sanitasi yang layak. Mereka tidak masuk data penerima bantuan, tidak tersentuh program bedah rumah, bahkan luput dari pendataan kemiskinan.
Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melakukan pemetaan sosial. Bagaimana bisa wilayah yang menjadi “ladang emas” bagi industri justru menyimpan kantong-kantong kemiskinan yang dibiarkan begitu saja? Apakah fungsi pengawasan, pendataan, dan kepekaan sosial dari pemerintah sudah berjalan maksimal?
Pemerintah daerah semestinya tidak hanya bangga dengan capaian investasi, tapi juga harus memastikan bahwa warga lokal tidak tertinggal di tengah kemajuan.
Perlu evaluasi menyeluruh terhadap program bantuan sosial dan rumah tidak layak huni (RTLH). Libatkan organisasi masyarakat lokal, RT/RW, dan tokoh pemuda seperti kami dalam proses validasi data agar tidak ada lagi warga yang “terlupakan”.
Desa Kedung Jaya bisa di bilang desa sejuta proyek, pengusaha yang datang ke desa ini cenderung lebih fokus pada keuntungan perusahaan daripada tanggung jawab sosial mereka.
Kami dari Jajaka siap bersinergi, turun langsung membantu mendata dan mendorong advokasi kebijakan. Tapi komitmen harus dimulai dari atas. Jangan sampai kemiskinan dibiarkan tumbuh di tengah kemewahan industri.
