MAKASSAR – Suasana di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, tampak hidup dengan semangat intelektual yang membara pada Sabtu siang. Ratusan pasang mata tertuju ke podium saat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat (Korkom) Tamalate Cabang Makassar secara resmi membuka Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional. Perhelatan yang mengusung tema besar “Simposium HMI” ini bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan sebuah kawah candradimuka bagi 80 kader terpilih dari berbagai penjuru Indonesia untuk menempa nalar kritis dan jati diri kepemimpinan.
Ketua Umum HMI Cabang Makassar, Sarah Agus Salim, memecah keheningan ruangan dengan orasi pembuka yang menggugah. Ia menegaskan bahwa di tengah gempuran era digital, kader HMI harus memposisikan diri sebagai penjaga nalar kritis yang tangguh. Sebagai cabang terbesar di Indonesia dengan kekuatan sekitar 9.000 kader aktif, HMI Makassar memikul tanggung jawab moral untuk melahirkan pemikir strategis yang mampu menjawab tantangan zaman. Harapan besar ini sejalan dengan pesan Ketua Umum HMI Badko Sulawesi Selatan, Asrullah Dimas, yang menginstruksikan para peserta agar bertransformasi menjadi lokomotif perubahan yang membawa manfaat nyata bagi umat dan bangsa.
Cahya Nugraha dan Urgensi Penerimaan Negara: Mengupas Tuntas Peran Bea Cukai
Memasuki fase materi inti pada Jumat malam (30/01/2026), atmosfer diskusi di Wisma Latobang, Jalan Andi Mappaodang, berubah menjadi lebih teknis namun tetap dinamis. Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJBC Sulbagsel, Cahya Nugraha, hadir sebagai narasumber utama untuk membedah peran vital Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjaga kedaulatan ekonomi. Cahya tidak hanya memaparkan data, tetapi juga membangun narasi tentang bagaimana setiap rupiah yang terkumpul dari bea masuk dan cukai mengalir kembali ke nadi pembangunan masyarakat.
Dalam paparannya, Cahya Nugraha menjelaskan secara lugas mengenai fungsi Revenue Collector dan Community Protector yang diemban Bea Cukai. Ia menguraikan bahwa penerimaan negara yang bersumber dari bea masuk, bea keluar, dan cukai memegang peran sentral dalam mendanai proyek strategis nasional. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan yang layak, hingga layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, semuanya bergantung pada stabilitas penerimaan negara ini. Cahya menekankan bahwa mahasiswa, sebagai kelompok intelektual, harus memahami mekanisme ini agar tidak terjebak dalam skeptisisme yang tidak berdasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
Lebih dalam lagi, Cahya Nugraha menyoroti berbagai fasilitas kepabeanan yang dirancang khusus untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri. Ia memaparkan bagaimana Bea Cukai memberikan karpet merah bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar produk lokal mampu menembus pasar internasional. Dengan memberikan insentif dan kemudahan prosedur ekspor, Bea Cukai aktif mendorong pertumbuhan ekonomi dari akar rumput. Narasi ini memberikan perspektif baru bagi para kader HMI bahwa birokrasi negara, jika dipahami dengan benar, merupakan mitra strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui jalur perdagangan dan industri.
Edukasi Gempur Rokok Ilegal: Langkah Nyata Mahasiswa Menjaga Marwah Hukum
Salah satu poin paling krusial dalam diskusi tersebut adalah bedah tuntas mengenai fenomena rokok ilegal yang kian marak. Cahya Nugraha memaparkan secara detail ciri-ciri produk hasil tembakau ilegal yang merugikan negara. Ia menginstruksikan para peserta untuk mengenali tanda-tanda fisik rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Edukasi ini bukan tanpa alasan; peredaran rokok ilegal secara langsung memangkas potensi penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai berbagai program jaminan sosial dan pembangunan fasilitas umum.
Cahya secara aktif mengajak para kader HMI untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan rokok ilegal di lingkungan masing-masing. Ia memotivasi mahasiswa agar menjadi agen informasi yang mampu mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan kerugian ekonomi akibat mengonsumsi produk ilegal. Dengan memilih dan membeli rokok legal yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat secara otomatis berkontribusi dalam membiayai pembangunan nasional. “Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah hukum dan mendukung keberlangsungan penerimaan negara melalui pilihan konsumsi yang cerdas dan legal,” tegas Cahya di hadapan peserta yang menyimak dengan saksama.
Diskusi malam itu juga menyentuh aspek pemberantasan produksi dan distribusi rokok ilegal yang seringkali melibatkan jaringan kompleks. Cahya menjelaskan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat adalah kunci utama untuk memutus rantai distribusi produk terlarang tersebut. Ia berharap melalui forum LK II ini, para kader HMI membawa pulang pemahaman komprehensif mengenai kebijakan cukai, sehingga mereka mampu menjadi komunikator yang handal di daerah asal masing-masing. Langkah kecil seperti melaporkan temuan rokok ilegal di pasar lokal dapat memberikan dampak besar bagi stabilitas fiskal negara.
Membangun Romantika Perkaderan di Wisma Latobang: Sebuah Refleksi Akhir
Meskipun agenda materi berlangsung hingga larut malam, antusiasme peserta tidak kunjung surut. Wisma Latobang menjadi saksi bisu bagaimana romantika perkaderan HMI berpadu dengan pemikiran-pemikiran teknokratis dari Bea Cukai. Ketua Panitia, Rusdiawan, mengakui bahwa perjalanan menuju pelaksanaan LK II ini penuh dengan dinamika dan tantangan logistik yang tidak mudah. Namun, dukungan penuh dari para senior dan alumni HMI Korkom Tamalate menjadi energi tambahan bagi panitia untuk menyuguhkan forum berkualitas bagi para kader dari seluruh Indonesia.
Ketua Umum HMI Korkom Tamalate, Muhammad Hendra, menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran instansi seperti Bea Cukai dalam forum perkaderan mahasiswa. Baginya, kehadiran Cahya Nugraha memberikan warna baru bagi kurikulum LK II yang biasanya didominasi oleh diskursus filsafat dan politik. Dengan memahami tata kelola keuangan negara dan regulasi cukai, kader HMI diharapkan memiliki wawasan yang lebih holistik dalam mengawal kebijakan publik di masa depan. Korkom Tamalate, sebagai salah satu kekuatan terbesar di HMI Makassar, berkomitmen untuk terus menghadirkan narasumber berkompeten guna memperkaya khazanah intelektual anggotanya.
Sebagai penutup rangkaian diskusi, Cahya Nugraha menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada HMI atas inisiatif membuka ruang kolaborasi edukatif ini. Ia meyakini bahwa sinergi antara instansi pemerintah dan organisasi kepemudaan adalah fondasi kuat bagi kemajuan bangsa. Ketika mahasiswa sebagai agent of change memiliki pemahaman yang selaras dengan visi pembangunan negara, maka akselerasi menuju Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekadar impian. Forum Intermediate Training di Makassar ini sukses menjadi titik temu antara idealisme mahasiswa dan realitas kebijakan negara, melahirkan optimisme baru bagi masa depan kepemimpinan nasional. [bisot]
