SINGKAP NEWS | BEKASI – Aroma ketidakpuasan menyeruak dari ujung utara Kabupaten Bekasi. Warga Kampung Sembilangan yang menetap di perbatasan Kecamatan Babelan dan Tarumajaya secara terang-terangan menyuarakan keinginan untuk hengkang dari Provinsi Jawa Barat dan bergabung dengan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Langkah ini bukan tanpa alasan. Wacana integrasi tersebut lahir dari akumulasi kekecewaan warga yang merasa dianaktirikan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur selama puluhan tahun.
Muak dengan Janji Politik
Kampung Sembilangan, yang secara administratif terbagi antara Desa Hurip Jaya dan Desa Samudra Jaya, disebut-sebut sebagai potret nyata ketimpangan wilayah. Warga merasa daerah mereka hanya “laku” saat musim kampanye, namun terlupakan begitu kursi kekuasaan diduduki.
“Babelan dan Tarumajaya lebih baik masuk DKJ Jakarta saja. Jawa Barat seolah tidak sanggup mengurus kami,” cetus Romy Oktaviansyah, salah satu warga Tarumajaya, Selasa (27/1/2026).
Romy menegaskan bahwa titik jenuh warga sudah melampaui batas. Pasalnya, pergantian kepemimpinan di level Gubernur hingga Bupati tidak membawa perubahan signifikan bagi nasib warga pesisir. “Kami sudah bosan hanya diberi janji-janji yang selalu meleset,” tambahnya.
Infrastruktur Lumpuh, Kinerja Desa Disorot
Sentimen negatif ini tidak hanya menyasar pemerintah daerah, tetapi juga aparat desa. Infrastruktur jalan yang rusak parah selama satu dekade terakhir menjadi bukti nyata lambatnya kinerja Pemerintah Desa Hurip Jaya dan Desa Samudra Jaya.
“Sudah menjabat lebih dari 10 tahun, tapi jalan utama yang menjadi urat nadi ekonomi malah hancur lebur,” keluh A. Sahil, warga Sembilangan lainnya.
Aglomerasi: Solusi Logis atau Gertakan Politik?
Menanggapi isu tersebut, Bisot, pengamat lokal sekaligus warga Babelan, menilai desakan bergabung ke Jakarta memiliki landasan rasional yang kuat, bukan sekadar emosi sesaat. Ia memetakan empat alasan utama:
Kedekatan Geografis & Ekonomi: Secara mobilitas, warga pesisir Bekasi lebih banyak berinteraksi dengan Jakarta Utara dan Timur. Hampir 90% aktivitas logistik dan ekonomi warga bermuara di Jakarta ketimbang Cikarang atau Bandung.
Kekuatan Anggaran: Perbandingan APBD Jakarta yang besar dianggap mampu menyelesaikan masalah jalan rusak hanya dalam satu tahun anggaran—sesuatu yang tampak mustahil dilakukan Pemkab Bekasi saat ini.
Mandat UU DKJ: UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ memungkinkan adanya integrasi kawasan aglomerasi untuk sinkronisasi penanganan banjir dan infrastruktur.
Kesamaan Identitas: Secara sosiokultural, masyarakat Sembilangan adalah komunitas Betawi pesisir yang merasa lebih memiliki ikatan batin dengan Jakarta dibandingkan budaya Sunda yang dominan di Jawa Barat.
Benturan Pendapatan Daerah
Meski tuntutan ini menguat, realisasinya diprediksi bakal terganjal restu birokrasi. Babelan dan Tarumajaya adalah “lumbung” bagi Kabupaten Bekasi karena memiliki potensi pajak industri dan sektor migas yang signifikan.
Bagi warga, pilihan antara tetap di Jawa Barat atau bergabung ke Jakarta sebenarnya sederhana: mereka hanya ingin pembangunan yang nyata, bukan sekadar narasi di atas kertas yang selalu gagal dieksekusi. (NN/bisot)
