JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menutup tahun anggaran 2025 dengan catatan tegas. Di bawah sorotan publik yang tajam terhadap kinerja aparat penerimaan negara, institusi ini resmi menjatuhkan sanksi disiplin kepada 66 pegawai sepanjang tahun 2025, dengan 10 orang di antaranya diberhentikan secara tidak hormat.
Langkah “bersih-bersih” ini dilakukan berbarengan dengan akselerasi digitalisasi melalui kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk menutup celah korupsi dan meningkatkan efisiensi layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Tegakkan Disiplin, Perkuat Kepercayaan Publik
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, menyatakan bahwa penjatuhan sanksi ini merupakan bagian dari komitmen penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dari total 66 pegawai yang bermasalah, sanksi yang dijatuhkan bervariasi dari kategori sedang hingga berat.
“Langkah tegas ini adalah mandat untuk menjaga profesionalisme. Sepanjang 2025, ada 10 pegawai yang diberhentikan karena pelanggaran berat,” ujar Nirwala dalam keterangan tertulisnya pada akhir Januari 2026.
Tren penindakan ini menunjukkan konsistensi DJBC. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, terdapat 27 pegawai yang dipecat karena terlibat dalam berbagai kasus fraud dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah menilai bahwa reformasi SDM adalah harga mati untuk menjaga kredibilitas instansi yang mengelola gerbang ekspor-impor nasional.
Capaian Positif di Tengah Tekanan Global
Meski diterpa isu integritas, secara performa fiskal, Bea Cukai mencatatkan kinerja yang cukup solid. Berdasarkan data terbaru Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir 2025 menembus angka Rp300,3 triliun, atau sekitar 99,6% dari target APBN.
Berikut adalah rincian capaian kinerja DJBC di tahun 2025:
- Bea Keluar: Mencatatkan lonjakan drastis sebesar Rp28,4 triliun (636,1% dari target), didorong oleh kenaikan harga komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan relaksasi ekspor konsentrat tembaga.
- Bea Masuk: Merealisasikan Rp50,2 triliun, meski terkontraksi 5,3% akibat melambatnya pertumbuhan impor dan meningkatnya pemanfaatan skema Free Trade Agreement (FTA).
- Cukai: Menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp221,7 triliun, meskipun produksi hasil tembakau secara umum mengalami sedikit penurunan.
Revolusi Teknologi: Trade AI dan CEISA 4.0
Menyadari bahwa pengawasan manual memiliki celah, DJBC mulai mengandalkan teknologi untuk mendeteksi kecurangan. Tahun 2025 menandai pengoperasian penuh Trade AI, sebuah sistem canggih yang mampu menganalisis pola perdagangan secara real-time.
Trade AI berfungsi mendeteksi praktik under-invoicing (pelaporan nilai barang di bawah harga pasar) dan over-invoicing sejak tahap awal pengajuan dokumen. Dengan sistem ini, keputusan pemeriksaan barang menjadi lebih objektif karena berdasarkan analisis data, bukan sekadar intuisi petugas.
Transformasi ini diperkuat dengan penerapan wajib (mandatory) sistem CEISA 4.0 yang telah memasuki tahap ke-22 di berbagai kantor pelayanan di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses kepabeanan secara digital, sehingga mengurangi interaksi fisik antara petugas dan pengguna jasa—sebuah langkah krusial dalam memitigasi potensi pungutan liar.
Kemudahan Layanan: All Indonesia untuk Penumpang
Bagi masyarakat umum, Bea Cukai meluncurkan inovasi All Indonesia. Mulai 1 Oktober 2025, seluruh pintu masuk internasional diwajibkan menggunakan sistem ini. Penumpang internasional kini hanya perlu mengisi satu formulir digital dan mendapatkan satu kode batang (barcode) terintegrasi yang mencakup urusan imigrasi dan kepabeanan.
Langkah digitalisasi ini terbukti efektif meningkatkan kepuasan pengguna jasa sekaligus mempermudah pengawasan barang bawaan penumpang secara lebih transparan.
Menuju 2026: Target dan Tantangan
Menteri Keuangan menekankan bahwa pembenahan internal tidak akan berhenti di sini. Pada tahun 2026, DJBC ditargetkan mampu mengamankan penerimaan negara di angka Rp336 triliun. Tantangan utamanya tetap pada pemberantasan rokok ilegal dan penyelundupan barang terlarang seperti narkotika.
“Integritas adalah pertahanan terakhir aparat negara. Digitalisasi sistem seperti Trade AI tidak akan maksimal jika manusianya tidak berbenah,” tegas pihak Kementerian Keuangan dalam pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Bea Cukai awal tahun ini.
Dengan kombinasi sanksi disiplin yang keras, transparansi data melalui situs resmi yang kini lebih responsif, serta bantuan teknologi kecerdasan buatan, Bea Cukai optimistis dapat membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel di masa depan. [bisot]
