Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai informasi terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang beredar di media sosial. Imbauan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah unggahan yang mengklaim bahwa pendaftaran CPNS Bea Cukai Tahun 2026 telah resmi dibuka untuk lulusan SMA/SMK, Diploma, hingga Sarjana.
Informasi yang beredar luas di berbagai platform digital, khususnya media sosial TikTok, menyebutkan adanya kesempatan bergabung sebagai pegawai Bea Cukai dengan penempatan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam unggahan tersebut, masyarakat bahkan diarahkan untuk mengakses tautan tertentu guna melakukan proses pendaftaran.
Namun, Bea Cukai memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Hingga saat ini, instansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan tersebut belum mengumumkan adanya pembukaan rekrutmen pegawai untuk tahun anggaran 2026.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menegaskan bahwa masyarakat perlu lebih cermat dalam menyaring informasi yang beredar di ruang digital, terutama yang berkaitan dengan rekrutmen aparatur sipil negara.
“Informasi mengenai pembukaan rekrutmen pegawai Bea Cukai Tahun 2026 yang beredar di sejumlah platform media sosial adalah tidak benar. Hingga saat ini, Bea Cukai belum merilis informasi resmi terkait penerimaan pegawai,” ujar Nirwala dalam keterangannya.
Menurutnya, seluruh proses rekrutmen di lingkungan Kementerian Keuangan selalu dilakukan secara terbuka, transparan, dan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu mempercayai informasi yang berasal dari akun tidak terverifikasi maupun situs yang tidak memiliki hubungan resmi dengan pemerintah.
Nirwala menjelaskan bahwa setiap pengumuman rekrutmen pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Bea Cukai, akan dipublikasikan melalui kanal resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Informasi resmi tersebut dapat diakses melalui portal rekrutmen Kementerian Keuangan, portal SSCASN milik Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta akun media sosial resmi dan terverifikasi milik Kementerian Keuangan maupun Bea Cukai.
Ia juga mengingatkan bahwa maraknya informasi palsu terkait rekrutmen pegawai sering kali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan tertentu. Modus yang digunakan beragam, mulai dari meminta sejumlah uang, menjanjikan kelulusan, hingga mengumpulkan data pribadi calon pelamar.
Penyalahgunaan data pribadi menjadi salah satu risiko terbesar dari praktik tersebut. Masyarakat yang tanpa sadar mengisi formulir pada situs tidak resmi berpotensi kehilangan kendali atas informasi pribadinya, seperti nomor induk kependudukan, alamat, nomor telepon, bahkan data keuangan yang dapat disalahgunakan untuk berbagai tindak penipuan.
Karena itu, Bea Cukai mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan mengakses tautan yang beredar di media sosial. Sebelum memberikan data pribadi atau mengikuti instruksi tertentu, masyarakat disarankan untuk melakukan verifikasi melalui sumber resmi pemerintah.
Selain berpotensi merugikan masyarakat, penyebaran informasi palsu yang mengatasnamakan instansi pemerintah juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam menghentikan penyebaran hoaks dinilai sangat penting.
Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, kemampuan literasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat dituntut untuk lebih kritis dalam menerima informasi, terutama yang berkaitan dengan peluang kerja, bantuan pemerintah, maupun layanan publik lainnya yang sering dijadikan sasaran penipuan.
Bea Cukai mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Langkah sederhana tersebut dapat membantu mencegah penyebaran hoaks yang berpotensi merugikan banyak pihak.
Dengan adanya klarifikasi ini, Bea Cukai berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Apabila di kemudian hari terdapat pembukaan rekrutmen resmi, pengumuman akan disampaikan melalui kanal resmi pemerintah sehingga dapat diakses secara aman, transparan, dan akuntabel oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Untuk informasi resmi, masyarakat dapat memantau:
