KABUPATEN BEKASI — Langkah masif dan terintegrasi terus digencarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menanggulangi ancaman banjir musiman di wilayah Bekasi bagian utara. Fokus utama pengendalian air tersebut kini dititikberatkan pada percepatan pengerukan dan perluasan alur Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) sepanjang 16 kilometer, yang ditargetkan selesai secara menyeluruh sebelum penghujung tahun 2026.
Langkah taktis ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat melakukan peninjauan Proyek Penataan Air bersama Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, pada Senin (26/10/2026). Peninjauan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan kendala teknis maupun anggaran dapat segera diurai secara bersama.
Menyisakan 1 Kilometer, Pemkab Bekasi Alokasikan Tambahan Dana
Proyek normalisasi yang membentang dari wilayah Kecamatan Cibitung, Tambun Utara, hingga Sukawangi tersebut saat ini telah menunjukkan kemajuan signifikan. Dari total panjang 16 kilometer, pengerjaan fisik kini hanya menyisakan bentangan sekitar satu kilometer yang belum tersentuh pengerukan mendalam.
Berdasarkan kalkulasi teknis di lapangan, penuntasan segmen akhir tersebut membutuhkan alokasi pembiayaan tambahan sekitar Rp2 miliar. Gubernur Dedi Mulyadi menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar segera menutup kekurangan anggaran tersebut menggunakan skema pembiayaan daerah setempat agar proses penataan tidak terhenti.
“Harus kelar tahun ini. Butuh biaya berapa untuk sisanya? Rp2 miliar itu selesai lah sama Kabupaten Bekasi saja,” tegas Dedi di sela-sela peninjauan.
Percepatan ini dinilai sangat krusial mengingat kapasitas tampung Kali CBL yang optimal akan menjadi kunci utama dalam menampung debit air hujan berintensitas tinggi, sekaligus mencegah luapan air ke permukiman warga serta kawasan industri di sekitarnya.
Penataan Tiga Jembatan dan Restorasi Kali Mati Sukamekar
Selain memfokuskan pengerukan pada alur utama Kali CBL, rombongan Pemprov dan Pemkab Bekasi juga mencermati keberadaan tiga unit jembatan di Desa Sriamur. Konstruksi jembatan lama tersebut dinilai menjadi titik penyempitan alur sungai (bottleneck) yang memicu tumpukan sampah dan memperlambat laju air menuju hilir.
Gubernur memastikan bahwa Pemprov Jabar siap menerjunkan armada alat berat untuk mengeruk endapan lumpur di sekitar jembatan, sembari menyiapkan proses pembongkaran dan pembangunan kembali jembatan dengan desain yang lebih memadai.
“Sudah minggu saya siapkan alat untuk mengangkat lumpur-lumpurnya, sekarang dibongkar saja jembatan-jembatannya dulu. Setelah itu, jembatannya langsung kita bangun,” terang Dedi.
Tak berhenti di situ, perhatian pemerintah juga diarahkan pada pemulihan Kali Mati di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi. Aliran sungai legendaris ini mengalami pendangkalan (sedimentasi) parah hingga sebagian badan airnya beralih fungsi menjadi area perkebunan warga. Restorasi Kali Mati dipandang vital untuk mengembalikan fungsi dasarnya sebagai saluran pembuang air hujan sekaligus menopang pasokan irigasi bagi lahan pertanian rakyat.
Guna mengeksekusi rencana komprehensif ini, pemerintah akan menggelar rapat koordinasi lintas instansi pada 30 Oktober untuk mematangkan skema relokasi hunian warga yang terdampak, serta pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kondisi darurat.
Komitmen Bersama Demi Keamanan Warga Bekasi
Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyambut positif dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempercepat infrastruktur penanggulangan banjir di wilayahnya. Pihaknya berikrar akan segera menuntaskan pembiayaan sisa proyek Kali CBL agar aliran dari Cikarang hingga muara Kali Bekasi dapat terkoneksi secara lancar.
“Kita akan selesaikan normalisasi Kali CBL tahun ini dan kekurangan anggarannya akan segera kita selesaikan tahun ini juga, sehingga normalisasi Kali CBL dari Cikarang hingga pertemuan Kali Bekasi ini bisa selesai,” tutur Asep.
Mengenai program normalisasi Kali Mati yang akan dilanjutkan secara bertahap hingga Kecamatan Cabangbungin, Asep menegaskan bahwa pihak Pemkab Bekasi bersama Pemprov Jabar telah menyiapkan skema penanganan dan solusi relokasi bagi warga yang tempat tinggalnya terdampak proyek.
Melalui integrasi program antara Kali CBL dan Kali Mati ini, kapasitas drainase makro di Kabupaten Bekasi dipastikan meningkat secara drastis, menurunkan risiko banjir tahunan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat saat memasuki musim penghujan.