SINGKAP NEWS | BEKASI– Menyikapi dugaan maraknya pungutan berkedok sumbangan komite di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Babelan, perwakilan Indonation Ejication Monitoring Center (IEMC), Ronald Sinaga, mendatangi pihak sekolah untuk meminta klarifikasi dan mendorong transparansi penggunaan anggaran.
Kehadiran Ronald dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari belasan siswa yang berencana menggelar aksi demonstrasi kedua terkait tuntutan laporan pertanggungjawaban dana BOS dan dana komite.
Usai menggelar pertemuan tertutup dengan pihak sekolah, Ronald menyampaikan bahwa pihak sekolah mengakui adanya keterlambatan dalam menyajikan laporan keuangan sebagaimana dituntut para siswa. Ia mengatakan, sekolah meminta waktu tambahan untuk menyiapkan dokumen lengkap, termasuk bukti pembayaran dari berbagai vendor.
“Laporan keuangan wajib lengkap dan pihak sekolah sudah meminta waktu untuk menghubungi vendor-vendor agar dapat melampirkan bukti pembayaran. Mereka minta waktu selama dua minggu, “ujarnya, Senin (1/12/2025). Ronald menambahkan bahwa dalam dua minggu ke depan para siswa juga sedang fokus menghadapi ujian semester.
Lebih lanjut, Ronald menegaskan bahwa sesuai peraturan Kementerian Pendidikan, laporan pertanggungjawaban komite maupun penerimaan sumbangan sekolah wajib dilakukan minimal sekali per semester. Namun, berdasarkan temuan IEMC, SMAN 1 Babelan belum mengeluarkan laporan selama hampir satu tahun.
“Walaupun sumbangan, tetap harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Itu sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 75 Tahun 2016, “tegasnya.
Ronald juga menyoroti bahwa pihak sekolah tidak bisa hanya melempar tanggung jawab kepada komite. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran langsung dalam pengelolaan dan pengawasan dana.
“SK Ketua Komite ditandatangani kepala sekolah, jadi kepala sekolah wajib bertanggung jawab atas dana BOS maupun laporan komite, “tukas pria yang akrab disapa Broron tersebut.
Ia menilai, keterlambatan laporan keuangan merupakan indikasi adanya kejanggalan.
“Ini jelas hal negatif, seperti ada yang mau disembunyikan, “ungkapnya.
IEMC menyatakan akan terus memantau perkembangan penyusunan laporan tersebut dan memastikan hak publik atas transparansi penggunaan dana pendidikan terpenuhi.
Anehnya pihak sekolah enggan untuk dikonfirmasi oleh rekan media atas kisruh yang terjadi.(Tim)
