Makassar, 23 April 2026 — Upaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang ilegal di kawasan Indonesia timur kembali dipertegas melalui sinergi lintas lembaga. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan, Martha Octavia, melakukan kunjungan kerja ke Markas Kodam XIV/Hasanuddin di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (23/4).
Kehadiran Martha disambut langsung oleh Pangdam XIV/Hasanuddin, Bangun Nawoko, bersama jajaran pejabat utama Kodam. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif, menandai komitmen kedua institusi untuk memperkuat koordinasi strategis di bidang pengawasan dan penegakan hukum.
Pertemuan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga forum strategis untuk merumuskan langkah konkret menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kawasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara selama ini dikenal sebagai wilayah dengan mobilitas barang yang tinggi, sehingga memerlukan pengawasan ekstra terhadap potensi masuknya barang ilegal, mulai dari narkotika, rokok tanpa cukai, hingga pakaian bekas impor (ballpress).
Dalam kesempatan tersebut, Pangdam Bangun Nawoko menegaskan kesiapan penuh TNI AD untuk mendukung tugas-tugas Bea Cukai.
Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap barang ilegal bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah.
“Sinergi ini harus diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan, terutama melalui operasi bersama untuk menindak peredaran barang ilegal, termasuk yang berdampak pada ketahanan pangan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menyoroti dimensi yang lebih luas dari pengawasan kepabeanan. Tidak hanya fokus pada pelanggaran hukum, tetapi juga pada dampaknya terhadap stabilitas harga, perlindungan industri lokal, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Peredaran barang ilegal seperti rokok tanpa cukai dan minuman keras ilegal, misalnya, tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Sementara itu, Martha Octavia menegaskan bahwa sinergi antara Bea Cukai dan TNI merupakan bagian penting dari strategi pengawasan terpadu. Kolaborasi ini mencakup pertukaran data intelijen, pelaksanaan operasi gabungan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Dengan dukungan TNI, pengawasan di wilayah-wilayah rawan dapat dilakukan lebih efektif. Kami tidak bisa bekerja sendiri, karena tantangan di lapangan semakin kompleks dan terorganisir,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam menghadapi jaringan penyelundupan yang kian adaptif. Jalur-jalur distribusi ilegal kini tidak hanya melalui pelabuhan resmi, tetapi juga memanfaatkan jalur tikus dan wilayah pesisir yang sulit dijangkau.
Dalam beberapa tahun terakhir, sinergi antara DJBC Sulbagsel dan Kodam XIV/Hasanuddin telah membuahkan sejumlah hasil signifikan, termasuk pengungkapan kasus peredaran rokok ilegal dan upaya penyelundupan narkotika. Ke depan, kerja sama ini akan diperluas dengan memperkuat patroli bersama serta optimalisasi pemanfaatan teknologi pengawasan.
Fokus utama kolaborasi juga diarahkan pada wilayah-wilayah strategis di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang dinilai rawan terhadap aktivitas ilegal. Selain itu, penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya juga menjadi bagian dari strategi terpadu untuk menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
Sinergi antara Bea Cukai dan TNI ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas penindakan, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang berupa stabilitas ekonomi dan keamanan wilayah. Dengan pengawasan yang semakin solid, pemerintah optimistis dapat melindungi masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi nasional di kawasan timur Indonesia.
Pertemuan ini pun menjadi penegas bahwa kolaborasi antarinstansi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi.
