SINGKAP NEWS | BEKASI – Kebijakan penentuan kelompok desil untuk penyaluran bantuan sosial menuai protes keras dari warga di wilayah Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Banyak warga yang dulunya rutin menerima bantuan karena kondisi ekonomi yang kurang mampu, kini justru masuk dalam kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap sebagai kelompok mampu. Hal ini membuat masyarakat bingung dan kecewa, mengingat proses sensus yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Mulyadi, salah satu warga Desa Kedung Pengawas mengungkapkan kekesalannya saat berbincang dengan awak media, Selasa (18/8/2026). Menurutnya, selama ini ia dan keluarga benar-benar merasakan kesulitan ekonomi dan dulunya selalu tercatat sebagai penerima bantuan. Namun hasil penentuan desil kali ini sungguh tidak masuk akal.
“Kami bingung sekali dengan penentuan desil di desa-desa ini. Dulu kami memang selalu mendapat bantuan, dan memang benar kehidupan kami masih jauh dari kata berkecukupan. Tapi sekarang desil kami berubah menjadi 6 sampai 10. Sensusnya bagaimana sih? Terasa sangat amburadul dan sama sekali tidak cocok dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya,” tegas Mulyadi.
Keluhan serupa disampaikan oleh Mamas, warga Kelurahan Babelan Kota. Ia mengaku tidak habis pikir dirinya dimasukkan ke dalam kelompok desil yang dianggap mampu, padahal untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja masih sangat sulit.
“Saya tidak mengerti logika perhitungannya. Padahal untuk makan saja kami masih harus berpikir dua kali, tapi kok malah dikategorikan desil seolah-olah kami orang yang mampu. Rasanya seperti kondisi kesulitan kami tidak dilihat sama sekali saat pendataan dilakukan,” ungkap Mamas dengan nada kecewa.
Kekhawatiran warga semakin menguat karena ketepatan data penentuan desil menjadi penentu utama apakah seseorang berhak menerima bantuan sosial atau tidak. Jika data tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, dikhawatirkan bantuan justru tidak sampai kepada yang benar-benar membutuhkan, sementara mereka yang dianggap mampu justru lebih banyak mendapatkan akses pelayanan.
Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai metode pendataan dan parameter yang digunakan dalam penentuan desil terbaru ini. Warga berharap ada peninjauan ulang secara transparan dan pendataan ulang yang benar-benar turun langsung ke lapangan, agar tidak terjadi kesalahan sasaran yang merugikan masyarakat yang benar-benar kurang mampu. (Jun)
