BEKASI, Jawa Barat — Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV tahun 2026 membawa warna baru dalam sejarah manajemen olahraga daerah. Di tengah tekanan kemampuan keuangan daerah yang melemah, Kota Bekasi yang ditunjuk sebagai tuan rumah utama meluncurkan skema efisiensi kreatif, salah satunya dengan menyulap pusat perbelanjaan (mal) sebagai arena pertandingan resmi (venue).
Kepastian Kota Bekasi sebagai host utama ajang multicabor empat tahunan ini dikonfirmasi langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam rapat koordinasi bersama jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan para kepala daerah di Gedung Pemkot Bekasi.
Ajang yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 mendatang ini menggunakan skema pembagian peran ganda (co-hosting). Kota Bekasi bertindak sebagai lokasi acara pembukaan (opening ceremony), sementara Kota Bogor ditunjuk sebagai lokasi acara penutupan (closing ceremony).
Terobosan Venue di Mal: Hemat APBD dan Garap Potensi Ekonomi
Tantangan terbesar dalam menggelar ajang olahraga skala provinsi adalah tingginya biaya pembangunan dan perawatan infrastruktur venue. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memastikan pihaknya memilih jalur kolaborasi dengan sektor swasta agar tidak bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah inovatif yang diambil Pemkot Bekasi adalah menjalin kemitraan dengan pengelola pusat perbelanjaan (mal) di area Kota Bekasi untuk dijadikan lokasi pertandingan beberapa cabang olahraga. Selain menghemat anggaran pembangunan sarana baru, kehadiran kompetisi olahraga di dalam mal dinilai efektif mendongkrak sektor retail dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
“Jadi secara umum, venue yang sudah kami siapkan dilakukan melalui kolaborasi. Pemkot Bekasi sendiri sudah memiliki gedung enam lantai, lapangan bulu tangkis, lapangan voli, dan fasilitas yang standarnya juga sudah internasional,” ujar Tri Adhianto.
Tri menjelaskan bahwa sejumlah sarana olahraga pendukung lain juga sedang dalam tahap percepatan pembangunan (finishing), antara lain:
- Olahraga Lintasan & Roda: Trek atletik dan trek sepatu roda (roller skate).
- Olahraga Permainan & Panjat: Lapangan basket dan arena panjat tebing (sport climbing).
- Olahraga Luar Ruang (Outdoor): Lapangan pendamping sepak bola dan arena voli pasir.
“Kami juga bekerja sama dengan beberapa mal yang nantinya akan digunakan sebagai venue tambahan untuk mendukung pelaksanaan Porprov Jabar 2026,” tambah Tri.
Peringatan Gubernur Jabar: Tekanan Fiskal dan Pengetatan Anggaran
Penggunaan skema non-APBD dan pemanfaatan mal ini sejalan dengan arahan tegas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengingatkan bahwa peta kekuatan fiskal kabupaten dan kota se-Jawa Barat saat ini mengalami penurunan jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
KDM meminta seluruh pemerintah daerah yang terlibat untuk mengikis kebiasaan boros dan fokus pada esensi kompetisi olahraga.
“Ada satu penekanan, yaitu penyelenggaraan kegiatan harus dilakukan secara efisien. Sebab, rata-rata kabupaten dan kota saat ini tidak memiliki kekuatan fiskal seperti beberapa tahun lalu,” tegas Kang Dedi Mulyadi.
Menurut Dedi, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan standar kompetisi. Sebaliknya, hal ini menjadi momentum evaluasi agar efisiensi belanja daerah benar-benar dialokasikan untuk hal-hal yang substantif, yaitu pembinaan atlet.
Rasialisasi Kontingen: Pangkas Official Non-Teknis & ‘Tim Hore’
Dampak langsung dari pengetatan fiskal ini merembet ke kebijakan pengiriman kontingen di tiap-tiap daerah peserta. Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat menyepakati kebijakan rasionalisasi rombongan atlet dan pendamping.
Kabupaten Subang menjadi salah satu daerah yang secara terbuka menyatakan penyesuaian kuota kontingen. Langkah yang diambil adalah menyeleksi ketat daftar rombongan dengan memprioritaskan atlet potensial dan memangkas personel pendamping yang tidak berdampak langsung pada raihan medali.
“Pada akhirnya mereka juga akan ikut dengan satu catatan, yaitu mengurangi jumlah ‘tim hore’ dan tidak perlu mengirimkan atlet yang tidak memiliki potensi prestasi. Jadi, yang dikirimkan adalah atlet-atlet yang memiliki potensi prestasi saja,” ujar Dedi Mulyadi.
Langkah memangkas “tim hore” atau simpatisan non-teknis ini diperkirakan mampu menekan pengeluaran akomodasi, transportasi, dan uang saku kontingen secara signifikan di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Pondasi Awal Menuju Pentas PON
Meskipun Porprov Jabar 2026 dipastikan berjalan dalam balutan efisiensi ketat, Pemprov Jabar optimis ajang ini tetap menghasilkan atlet-atlet unggulan berkelas nasional.
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa Porprov Jabar 2026 diposisikan sebagai kawah candradimuka awal untuk pemetaan dan pemusatan latihan atlet Jawa Barat menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.
“Yang paling penting adalah bagaimana setiap kabupaten dan kota tetap dapat mencapai target kemenangan dan medali meski Porprov Jabar 2026 digelar dengan anggaran efisien. Pembinaan atlet Jawa Barat untuk mengikuti PON dapat dimulai sejak pelaksanaan Porprov Jawa Barat,” pungkas Dedi.
